SMASHHATTER

Warga Jawa Barat (Jabar) akan segera mendapatkan jalan tol baru. Tol tersebut menghubungkan Kota Bogor dan Kota Bandung via Sukabumi dan Cianjur sehingga warga tidak perlu memutar atau melewati Tol Cikampek.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan proyek Tol Bogor-Sukabumi (Bocimi) hingga Sukabumi Timur. Dari Sukabumi Timur, nantinya akan diteruskan hingga Padalarang di Bandung Barat via Ciranjang di daerah Cianjur.

Jalan Tol Bocimi memiliki panjang 54 Km. Tol Bocimi terdiri dari empat seksi yakni Seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,3 Km) dan Seksi 2 Cigombong- Cibadak (11,9 Km). Kedua ruas ini sudah beroperasi.

Sementara itu, seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat (13,7 Km) masih dalam tahap konstruksi dengan progres 16,4% dan ditargetkan selesai konstruksinya pada kuartal 2 2026. Sementara itu Seksi 4 Sukabumi Barat-Sukabumi Timur (13,05 Km) dalam tahap persiapan konstruksi.

Nantinya dalam rencana Tol Bocimi akan diteruskan hingga ke Padalarang di Bandung Barat. Rutenya adalah melalui Ciranjang.

“Dalam rencana umum jaringan jalan nasional (termasuk tol) 2020-2040 (KepMen PUPR Nomor 367 tahun 2023) memang Bocimi akan sampai Sukabumi Timur dan kemudian dilanjut Sukabumi Timur-Ciranjang-Padalarang,” ungkap Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/11/2024).

Dia bilang Pembangunan proyek Tol Bocimi-Ciranjang-Padalarang saat ini dalam rencana umum (rencum) belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun apabila ada investor yang tertarik, proyek ini bisa segera dieksekusi.

“Lanjutan Bocimi ini dalam rencum (rencana umum) belum dalam waktu dekat, kecuali jika ada investor sebagai pemrakarsa mau mengerjakannya. (Kapan lelangnya) Belum dalam waktu dekat,” sebut Sonny.

Dalam dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proyek Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang total memiliki panjang 115 Km. Proyek ini ditafsir menghabiskan anggaran Rp 7,7 triliun.

Rencana tol Sukabumi-Ciranjang diperkirakan akan melintasi gunung atau melewati tunnel. Dengan kehadiran Tol Bocimi-Ciranjang-Padalarang, kendaraan dari Sukabumi menuju Cianjur dan ke Bandung bisa lebih cepat dengan waktu singkat.

Miliarder Amerika Serikat (AS), sekaligus pemilik platform media sosial X, Elon Musk, mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan Australia untuk melarang media sosial bagi anak-anak dan remaja berusia di bawah 16 tahun. Platform media sosial yang melanggar aturan, akan didenda hingga 49,5 juta dolar Australia atau setara Rp 513 miliar.

Kamis (21/11) lalu, pemerintah Australia yang berhaluan tengah-kiri memperkenalkan RUU tersebut di parlemen. Pemerintah negeri kanguru berencana menguji coba sistem verifikasi guna menegakkan batas usia media sosial. Bila disahkan, Australia menjadi negara Barat dengan larangan media sosial paling ketat saat ini.

“Sepertinya ini adalah cara tersembunyi untuk mengontrol akses internet bagi seluruh warga Australia,” kata Musk pada Kamis malam (21/11), dikutip dari Reuters.

Cuitan itu merupakan balasan Elon Musk yang kerap menganggap dirinya sebagai pejuang kebebasan berbicara, atas unggahan Perdana Menteri Anthony Albanese di X tentang RUU tersebut.

Beberapa negara telah berjanji untuk membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak melalui undang-undang, tetapi kebijakan Australia bisa menjadi salah satu yang paling ketat tanpa pengecualian untuk persetujuan orang tua dan akun yang sudah ada sebelumnya.

Tahun lalu, Prancis mengusulkan pelarangan media sosial bagi mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Namun, larangan itu tak berlaku jika ada persetujuan orang tua. Sementara AS selama beberapa dekade, mengharuskan perusahaan teknologi untuk meminta persetujuan orang tua untuk mengakses data anak-anak di bawah 13 tahun.

Sindiran Musk bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, Musk berselisih dengan pemerintah Australia atas kebijakan media sosialnya dan menyebut pemerintah Australia “fasis” atas UU penyebaran berita hoaks.

Pemerintah Australia pun tak mau kalah melawan Musk. Pada April, mereka meminta X menghapus konten berisi penusukan seorang pendeta di Sydney. Hal ini menjadikan X pergi ke pengadilan Australia untuk mengajukan pertentangan, yang mendorong Albanese untuk menyebut Musk sebagai “miliarder yang sombong”.

Media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2024: Communication Strategist Awards sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku komunikasi di berbagai sektor industri. Mereka dinilai mampu mengukir kisah sukses dan menciptakan komunikasi di tengah ketidakpastian dan disrupsi teknologi serta mampu menyampaikan tujuannya pada khalayak melalui kesuksesan strategi komunikasi.

Corporate Communication PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi penerima Communication Strategist Awards dari CNBC Indonesia. BBRI dinilai sukses dalam melakukan kampanye penyampaian visi dan misi perseroan secara efektif kepada masyarakat. Penghargaan ini diterima langsung oleh Department Head Corporate Communication BRI Arief Suripto.

Sebagai salah satu BUMN terbesar tanah air, BBRI akan terus membangun pesan yang kuat dalam menyampaikan pesan komunikasi. Tak hanya menciptakan economic value, namun juga peran BRI dalam membangun social value bagi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan laporan Brand Finance Global 500 2024, BRI masuk dalam daftar 500 merek paling bernilai dan terkuat di dunia. BBRI menjadi satu-satunya perusahaan asal Indonesia dalam daftar laporan Brand Finance tersebut dengan menempati peringkat 446 dunia.

Adapun 10 besar posisi merek paling bernilai dan terkuat di dunia diisi oleh Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung, Walmart, TikTok, Facebook, T Mobile dan ICBC.

Sebelum muncul program 3 juta rumah per tahun, pemerintah sudah memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kalangan pengembang sudah mempersiapkan diri untuk menggarap program ini di tahun 2025 mendatang. Pemerintah pun sudah memberi arahan ke pengembang bahwa program ini bakal tetap berlanjut.

“FLPP itu (kuotanya) 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal (FLPP tahun 2025) akan ada kenaikan menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko dalam diskusi dengan media, Kamis (21/11/2024).

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Meski begitu, Joko mengaku tetap yakin, program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Dalam regulasi baru ini, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8.000.000 untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Sedangkan dalam aturan lama untuk KPR Sejahtera Tapak hanya Rp 4.000.000 dan Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp 7.000.000. Kempen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun. 

Mengutip situs resmi Kemenkeu,  FLPP adalah program intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah keterjangkauan dan akses khususnya bagi MBR yang memiliki kapasitas keuangan yang terbatas. Dalam program ini, pemerintah membuat kebijakan untuk bisa membantu MBR yang ingin memiliki dan menghuni rumah sendiri

Rupiah terus keok dalam melawan dolar Amerika Serikat (AS) nyaris ke level Rp16.000/US$. Sejumlah emiten sampai sektor turut dirugikan lantaran beban mereka ikut melambung.

Merujuk data Refinitiv, pada perdagangan Kamis hari ini (21/11/2024) pukul 12.00 WIB, mata uang Garuda bertengger di Rp15.940/US$, melemah 0,51% sejak pembukaan.

Pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membebankan biaya yang besar pada pengusaha atau perusahaan yang punya bisnis impor karena beban untuk memasok bahan baku bakal melambung terkena selisih kurs.

Perusahaan lain yang cenderung dirugikan juga ketika rupiah melemah, adalah yang punya utang berdenominasi dolar AS.

Berikut ada beberapa emiten yang rawan buntung ketika rupiah melemah :

1. PT Indofood CBP (ICBP)

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menjadi salah satu emiten yang dirugikan dari pelemahan rupiah.

Melansir dari laporan keuangan hingga September 2024, ICBP memiliki utang obligasi jangka panjang dalam denominasi dolar AS mencapai Rp41,62 triliun. Nilai ini mewakili 73,70% dari total liabilitas perusahaan sebesar Rp56,47 triliun.

Selain itu, ICBP terdampak negatif dari keperkasaan dolar yang menekan mata uang naira Nigeria.

Sejak awal tahun atau year-to-date (YTD) sampai Kamis hari ini (21/11/2024), naira sudah anjlok lebih dari 87% membuat ICBP mencatat kerugian atas nilai investasi pada entitas asosiasinya, Dufil Prima Foods Plc (DPFP) hingga Rp1,70 triliun.

2. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Selanjutnya ada induk usaha ICBP yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang ikut terseret dampak negatif dari pelemahan rupiah.

Pasalnya, sebagai induk usaha INDF juga ikut menanggung beban ICBP yang berupa utang dalam denominasi dolar AS. Kontribusi ICBP bagi INDF pun sangat besar ke pendapatan mencapai lebih dari 70%.

Akibat ICBP menelan pil pahit pada akhir tahun lalu, INDF juga kena imbasnya dengan laba bersih pada kuartal IV/2023 hanya Rp1,06 triliun, anjlok 38% dalam basis tahunan.

3. PT Modernland Realty Tbk (MDLN)

Emiten properti PT Modernland Realty Tbk (MDLN) jadi berikutnya yang cukup dirugikan dari kondisi pelemahan rupiah.

Sampai Septmber 2024, MDLN mencatat beban yang masih harus dibayar dalam dolar AS mencapai Rp99,09 miliar. Tak sampai disitu, masih ada utang obligasi berdenominasi dolar AS sebanyak Rp5,72 triliun.

4. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)

Berikutnya ada emiten retail PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) yang potensi dirugikan ketika dolar AS makin perkasa terhadap rupiah lantaran beban impor akan ikut melambung.

ACES merupakan perusahaan dengan penjualan utama di barang-barang kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Untuk memasok persediaan barang tersebut, biasanya ACES melakukan impor.

Menurut data laporan perusahaan sampai sembilan bulan pertama tahun ini, ACES mencatat beban pokok penjualan senilai Rp3,20 triliun. Dari nilai tersebut, sebanyak 81,89% merupakan pembelian melalui impor.

5. Sektor Farmasi

Selanjutnya ada sektor farmasi lantaran dominasi impor bahan baku masih mencapai 90%. Pada 2023, nilai ekspor produk industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional Indonesia meningkat 8,78% dibandingkan 2022.

Beberapa emiten farmasi diantaranya seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Pyridam Farma Tbk (PYFA), PT Kimia Farma TBk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), dan lain-lain.

Namun, perlu diakui juga, perusahaan tidak akan selalu merugi ketika rupiah melemah. Kita juga harus mencermati kondisi fundamental perusahaan terkait arus kas, struktur modal-nya, hingga cara mereka dalam melakukan efisiensi.

Jika perusahaan masih memiliki tata kelola dan ketahanan kas, serta modal kuat, maka peluang mereka menghadapi badai rupiah ambruk ini bisa lebih yakin terlewati. Malah ketika harga saham nya sedang terkoreksi saat ini, akan menjadi momentum valuasi makin terdiskon, dan jika suatu saat valuasi kembali ke harga wajar atau sudah murah, maka pelaku pasar juga akan mulai kembali akumulasi.

Pengamat menilai perlu ada aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN. 

Direktur Program indef Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan perlu adanya aturan lebih teknis terkait PP Hapus tahih tersebut. Adapun pelaksanaannya bisa dilakukan lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perlu ada aturan lagi yang mana mengatur bagaimana mekanisme siapa yang berhak untuk mendapatkan fasilitas menghapus tagihan, bank mana saja, kemudian berapa alokasinya untuk masing-masing bank, kemudian berapa jumlahnya, dan apa tadi kriterianya sampai di mana dia bisa ditagih,” tutur Eisha dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa, (19/11/2024).

Eisha mencontohkan bahwa di dalam PP 47/2024 kredit dapat dihapus tagih apabila bank telah melakukan upaya penagihan. “Ditagih sampai seperti apa, kemudian siapa yang berhak misalnya apakah terdampak COVID-19 juga termasuk, tapi kan ini 5 tahun lebih ya, jadi kalau sekarang 2024, berarti sebelum Covid-19. Kira-kira bencananya seperti apa, kasus seperti apa yang memang layak untuk mendapatkan fasilitas menghapus tagihan ini,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK sebelumnya menegaskan bahwa aturan baru mengenai teknis penghapusan utang tersebut tidak diperlukan. Menurutnya, filter yang terdapat pada PP 47/2024 ini sudah cukup jelas.

“Jadi kita tinggal lakukan dan kami akan pantau terus pelaksanaannya. Karena pada akhirnya kan bank yang harus melakukan hal itu secara tepat, sesuai dengan peraturan itu,” kata Mahendra, ditemui di Gedung DPR RI, Rabu, (20/11/2024).

Mahendra pun memastikan, proses penghapusan utang ini akan diimplementasikan secepatnya, mengingat peraturan telah berlaku efektif. Dengan demikian, hasilnya juga bisa dilihat segera.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menarik utang lebih banyak ke depannya seiring dengan pelebaran defisit fiskal. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap Indonesia.

“Ini perkiraan-perkiraan kami defisit fiskalnya tahun depan bisa bengkak ke 7,7% dari PDB perkiraan sebelumnya hanya 6,5% untuk dorong ekonomi domestiknya,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (20/11/2024)

Hal ini akan mendorong kenaikan yield US Treasury (UST). Perry mengungkapkan yield UST dengan tenor 2 tahun sebelumnya 3,7% kini sudah menjadi 4,3% dan diperkirakan bisa mencapai 4,5% pada 2025.

“UST 10 tahun tempo hari sudah turun sekarang sudah naik ke 4,4% tahun depan ke 4,7% karena memang kebijakan fiskal yang ekspansif,” terangnya.

Situasi tersebut akan mendorong investor kembali ke AS. Padahal beberapa bulan sebelumnya aliran modal sudah mulai mengalir ke negara berkembang seperti Indonesia.

“Karena investasi portofolio ke AS kan US$ tinggi sehingga kembali ke sana dan buat dolar menguat,” ujarnya. Penguatan dolar akan memukul mata uang banyak negara, termasuk rupiah.

Melansir data Refinitiv, pada penutupan Rabu (20/11/2024) rupiah merosot dan turun hingga 0,22% berada di level Rp15.860/US$. Sepanjang hari, nilai tukar rupiah berfluktuasi di rentang Rp15.870/US$ hingga Rp15.820/US$.

Saat bayi tampak rewel, tidak nyaman, dan tidak mau banyak beraktivitas seperti biasanya, bisa jadi ia sedang kembung. Ada beberapa cara alami untuk mengatasi perut kembung bayi.

Dikutip dari Parents, saat kembung bayi mungkin akan jadi lebih rewel karena sulit mengungkapkan kondisi tersebut lewat kata-kata.

“Anak-anak belum memiliki bahasa yang tepat untuk menggambarkannya sebagai kembung. Mereka akan mengatakan bahwa mereka sakit perut,” kata dokter sekaligus penulis The Bloated Belly Whisperer, Tamara Duker Freuman, RD.

Jika perut anak terlihat membulat, bengkak, atau menggelembung dan terasa keras saat disentuh, pertimbangkan bahwa ini mungkin disebabkan oleh kembung.

“Kentut sebanyak 6-20 kali sehari adalah hal yang normal. Namun, jika frekuensi ini meningkat dan terlihat perut anak penuh dan semakin membuncit, kemungkinan besar mereka kembung,” imbuh dokter spesialis anak, Betsabe Petit, MD.

Penyebab kembung pada bayi
Dikutip dari What to Expect, kembung pada bayi mungkin terjadi karena sistem pencernaannya sedang berkembang dan belajar menyerap makanan. Oleh sebab itu, bayi dan anak-anak jadi rentan mengalami masalah pencernaan, seperti sembelit atau kembung.

Dalam kondisi demikian, Anda dapat coba memberinya makan dalam porsi kecil dan lebih sering. Biasanya bukan jenis makanan yang menghasilkan gas, tetapi kuantitasnya.

Gejala kembung pada bayi
Ada beberapa gejala ketidaknyamanan pada bayi saat sedang mengalami perut kembung, misalnya seperti tanda-tanda berikut:

* Menangis dan rewel selama satu jam atau lebih dalam sehari
* Tampak tidak nyaman dan tidak ingin melakukan banyak aktivitas seperti biasanya
* Tidak mau makan atau menyusu
* Tidak dapat tidur nyenyak
* Tampak kesakitan

Cara mengatasi perut kembung pada bayi
Jika bayi tampak tidak nyaman akibat perut kembung yang dialaminya, ada beberapa cara alami yang dapat dilakukan untuk membantu menenangkannya:

1. Perbanyak gerakan bayi
Membuat bayi lebih banyak bergerak dapat membantu meredakan kembung, terutama yang ditandai dengan sering kentut. Ini karena gerakan fisik membantu saluran pencernaan membuang gas yang terperangkap lebih cepat.

Beberapa contoh pergerakan untuk bayi misalnya seperti:

* Mengubah posisi bayi dari tengkurap sebentar lalu telentang
* Lakukan gerakan bersepeda, caranya dengan membaringkan bayi telentang, pegang kedua kakinya dan putar perlahan dengan gerakan seperti sedang mengayuh sepeda

2. Menyendawakan bayi
Jangan lupa untuk selalu menyendawakan bayi sesering mungkin dan dengan benar setiap kali selesai sesi menyusu. Bersendawa menghilangkan sebagian udara ekstra yang tertelan saat bayi mengisap botol atau payudara.

Tak perlu khawati jika saat bersendawa Si Kecil mungkin akan sedikit gumoh. Hal yang penting, hindari membaringkan bayi segera setelah menyusu atau tanpa bersendawa.

3. Cek botol bayi secara berkala
Jika bayi menggunakan botol susu, pastikan Anda selalu rutin memeriksa botol dan dotnya. Gunakan juga botol ukuran kecil karena bayi umum belum mampu menyusu terlalu banyak dalam satu waktu.

Gunakan juga ukuran dot yang sesuai, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Lubang dot yang terlalu kecil dapat membuat bayi stres dan memaksanya mengisap lebih keras sehingga menghirup lebih banyak udara saat melakukannya.

Sebaliknya, lubang dot yang terlalu besar dapat menyebabkan bayi menelan lebih banyak udara, menyusu terlalu cepat, dan menyusu berlebihan.

4. Pijat bayi
Memijat perut, kaki, punggung, dan seluruh tubuh dapat menenangkan bayi dan membuatnya lebih rileks. Pijat bayi juga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan pada bayi.

Tekan perlahan perutnya dengan gerakan memutar untuk membantu mengeluarkan sebagian gas berlebih. Supaya efeknya lebih maksimal, Bunda bisa menggunakan minyak telon.

5. Mengatur posisi menyusui
Dikutip dari laman Kemenkes RI, ketika ibu menyusui bayi langsung ke payudara atau melalui botol, cobalah untuk menjaga agar kepala bayi lebih tinggi dari perutnya.

Dengan begitu, susu akan turun ke dasar perut dan udara naik ke atas, bayi pun akan lebih mudah untuk bersendawa. Bila perlu, gunakan bantal menyusui untuk menyangga kepala bayi.

Emiten tambang batu bara RI, Adaro Energy Indonesia (ADRO), akan membagikan dividen tambahan kepada para pemegang saham senilai US$ 2,6 miliar atau sekitar Rp 41,18 triliun dari tahun buku 2023.

Besaran dividen per saham diperkirakan akan setara dengan Rp1.359/lembar berdasarkan asumsi kurs rupiah per dolar AS di 15.898. Meski demikian, belum ditetapkan kurs yang akan digunakan sehingga belum ada pengumuman jumlah pasti pembayaran dividen tersebut.

Artinya para pemegang saham Adaro akan memperoleh cuan jumbo dari pembagian dividen tambahan ini, khususnya keluarga Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Edwin Soeryadjaya, TP Rachmat, keluarga Arini Subianto hingga Sandiaga Uno lewat kongsi Saratoga.

Boy Thohir diketahui akan memperoleh dividen ADRO sejumlah Rp 2,65 triliun dari kepemilikan langsung di saham ADRO.

Kemudian ada Edwin Soeryadjaya yang secara langsung akan memperoleh Rp 1,42 triliun dari dividen jumbo Adaro terbaru dan TP Rachmat yang akan menggenggam cuan Rp 1,09 triliun. Kemudian ada Arini Subianto yang secara langsung akan memperoleh dividen Rp 107,07 miliar.

Kemudian Adaro Strategic Investment (ASI) yang dimiliki oleh kongsi dari keluarga Thohir, keluarga Subianto, keluarga TP Rachmat dan Grup Saratoga miliki Edwin dan Sandiaga Uno secara total berhak atas Rp 18,80 triliun dividen Adaro.

Secara rinci keluarga Boy Thohir memiliki porsi kepemilikan tidak langsung sebesar 18,73% di ASI lewat PT Trinugraha Thohir. Adapun pemegang saham PT Trinugraha Thohir adalah Boy Thohir (23,33%), Erick Thohir (23,33%), Hireka Vitaya (23,33%) dan Edna Thohir (29,99%).

Kemudian ada Grup Saratoga yang memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 26,20% di ASI. Pemegang saham terbesar Saratoga lewat kepemilikan langsung dan tidak langsung adalah Edwin (52,17%), Sandiaga Uno (21,51%), Joyce Soeryadjaya Kerr (16,36%) dan Publik (9,81%).

Selanjutnya ada PT Persada Capital Investama (PCI) milik keluarga Arini Subianto yang memiliki kepemilikan saham tidak langsung sebesar 25,07% di ASI. Pemegang saham terbesar PCI lewat kepemilikan langsung dan tidak langsung adalah Meity Subianto (51,25%), Arini Subianto (16,25%), Armelia Subianto (16,25%) dan Ardiani Subianto (16,25%).

Terakhir ada PT Triputra Investindo Arya (TIA) milik keluarga TP Rachmat yang memegang secara tidak langsung 30,01% saham ASI. Pemegang saham TIA adalah istri TP Rachmat, Like Rani Imanto (99,99%) dan Christian Ariano Rachmat (0,01%).

Apabila seluruh dividen yang diterima oleh Adaro Strategic Investment (ASI) dibagikan semua kepada pemegang saham berdasarkan porsi kepemilikan, maka Rp 18,80 triliun akan terbagi menjadi:

1. Keluarga Thohir Rp 3,52 triliun
2. Kongsi Saratoga Edwin dan Sandiaga Rp 4,93 triliun
3. Keluarga Subianto Rp 4,71 triliun
4. Keluarga TP Rachmat Rp 5,64 triliun

Sementara itu secara spesifik, apabila dividen dibagikan kepada pemegang saham sampai ke pemilik terakhir, maka sosok-sosok ini akan memperoleh dividen gabungan secara langsung dan tidak langsung dari Adaro senilai:

1. Like Rani Imanto Rp 5,64 triliun
2. Edwin Soeryadjaya Rp 3,99 triliun
3. Boy Thohir Rp 3,47 triliun
4. Meity Subianto Rp 2,41 triliun
5. TP Rachmat Rp 1,09 triliun
6. Edna Thohir Rp 1,06 triliun
7. Sandiaga Uno Rp 1,06 triliun
8. Arini Subianto Rp 872 miliar
9. Erick Thohir dan Hireka Vitaya masing-masing Rp 821 miliar
10. Joyce Soeryadjaya Kerr Rp 806 miliar
11. Armelia, Ardiani Subianto masing-masing Rp 765 miliar

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati menyampaikan pihaknya bersama PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan agar penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar maupun Pertalite dapat lebih tepat sasaran.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Namun, hingga kini, revisi aturan tersebut belum disahkan.

“Pertamina juga mengusulkan revisi perpres 191 tahun 2014. Nah itu sebetulnya kami sudah mengusulkan sejak tahun 2022 ya, bersama dengan para stakeholder kita membuat draftnya,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII, Senin (18/11/2024).

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperbaiki regulasi terkait pengaturan konsumen pengguna BBM bersubsidi. Hal ini diperlukan, terutama untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite, yang saat ini masih bebas digunakan oleh semua kalangan tanpa ada pengaturan khusus.

“Karena sebagaimana kita ketahui bahwa khususnya untuk JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan Pertalite itu, sampai sekarang masih semua boleh menggunakan, jadi tidak ada pengaturannya,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal terbaru mengenai kendaraan yang masih dapat menerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Usai rapat perdana membahas subsidi BBM dan listrik, Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan.

Dua opsi tersebut mencakup rencana untuk mengubah subsidi barang atau produk BBM dan listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta opsi memberikan subsidi BBM hanya kepada jenis kendaraan tertentu yang memenuhi kriteria.

Bahlil mengisyaratkan bahwa kendaraan umum berplat kuning akan tetap dipertimbangkan untuk menerima subsidi BBM.

“Andaikan terjadi subsidi (BLT), nanti sebagian kendaraan umum plat kuning itu masih kita pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Selasa (5/11/2024).

Bahlil menegaskan penyaluran BBM subsidi maupun listrik harus tepat sasaran. Ia juga menambahkan bahwa subsidi LPG 3 kg tidak akan diubah, mengingat LPG tersebut banyak digunakan oleh masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM.

Di sisi lain, pemerintah sedang dalam tahap revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang BBM. Nantinya, dalam revisi Perpres tersebut akan diatur siapa saja yang berhak menerima BBM bersubsidi.

Bahlil menjelaskan bahwa revisi Perpres ini sedang dalam proses. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai dampaknya terhadap inflasi dan pemerataan ekonomi masyarakat.

“Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.