Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai rapat koordinasi bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (ANTARA/Katriana)
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah daerah, khususnya desa, memiliki peran kunci dalam memberikan pelindungan bagi calon Pekerja Migran Indoneesia (CPMI).
“Sebab, pemerintah desa perlu memberikan pemahaman yang cukup terhadap CPMI sebelum berangkat ke luar negeri, sehingga keberangkatan para CPMI terdata oleh negara,” kata Karding dalam siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta, Selasa.
“Kuncinya di desa, di pemerintah. Oleh karena itu, kita butuh bantuan dari pemerintah daerah khususnya, dan pemerintah desa agar setidaknya masyarakat sebelum berangkat paham tentang apa yang harus dilakukan, harus ada izin keluarga dan rekomendasi dari kepala desa,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Karding saat menghadiri acara penandatangan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan perekrutan CPMI biasanya dimulai dari tingkat desa. Namun, katanya, karena minim perhatian dan pemahaman pemerintah desa serta kecurangan oknum, maka sering kali CPMI berangkat ke luar negeri tidak sesuai prosedur.
Karding mengungkapkan bahwa pemberangkatan CPMI secara unprosedural menjadi salah satu faktor sulitnya negara memberikan pelindungan lantaran keberangkatan mereka tidak terdata oleh pemerintah.
Menurutnya, apabila CPMI berangkat secara unprosedural, maka pemerintah tidak mengantongi data tentang lokasi kerja, jenis pekerjaan, perusahaan penyalur, bidang perusahaan, kontrak kerja serta spesifikasi kemampuan.
“Dan inilah yang menjadi salah satu faktor banyak kejadian-kejadian pelindungan yang tidak dapat kita jaga,” katanya.
Oleh karena itu, Karding berharap pemerintah daerah termasuk desa memiliki rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan maupun anggaran terhadap pelindungan PMI, terutama bagi daerah yang menjadi kantong-kantong penyalur PMI, seperti di NTB, NTT, Jawa, Lampung, hingga Kepulauan Riau.
“Kalau bisa, pak, ada paling tidak membantu fasilitasi pelatihan, peningkatan skill. Jadi nanti kita carikan anggaran lain, tapi ada perhatian dari pemerintah daerah. Syukur-syukur ada perda, bahkan yang berujung pada perdes (peraturan desa) khusus PMI ini,” katanya.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah desa, terutama Menteri Desa (Mendes) PDT Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian untuk dibantu kampanye tentang bagaimana PMI yang aman https://savoyardsdanslemonde.com