Demo Darurat Indonesia Bikin Rupiah Genting, Dolar Sentuh Rp15.600!

Aktor Reza Rahardian turut serta dalam demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Kamis (22/8/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: Aktor Reza Rahardian turut serta dalam demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Kamis (22/8/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Demo peringatan darurat Indonesia membuat pergerakan rupiah melemah signifikan dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Kamis (22/8/2024).

Melansir data Refinitiv, rupiah pada sesi I hari ini berada di Rp15.615/US$, melemah 0,87%. Depresiasi ini jika bertahan sampai akhir sesi akan menjadi yang dua hari beruntun.

Pergerakan rupiah yang melemah tajam hari ini dipengaruhi isu politik yang memanas ditengah perbaikan sentimen ekonomi global.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan beberapa perubahan dalam RUU Pilkada ini. Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.

Kemudian soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

Hal ini membuat kemarahan publik memuncak. Sejak kemarin, media sosial dibanjiri oleh protes yang mencantumkan gambar burung Garuda dan bertuliskan Peringatan Darurat.

Pada hari ini, ribuan masyarakat turun ke jalan menuju Gedung DPR/MPR Jakarta.

Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail menjelaskan, situasi politik terkini membawa investor takut. Ketika DPR memutuskan hal berbeda dari Mahkamah Konstitusi maka ada potensi hasil Pilkada bisa dibatalkan.

“Iya politik orang takut, ketidakpastian politik tinggi. Karena kalo DPR berbeda dengan keputusan MK ada kemungkinan pilkada ulang,” ujarnya.

“Jika ada judicial review ke MK. Kemungkinan MK bisa menganulir hasil pilkada karena berbeda dengan keputusan MK. Jadi menimbulkan ketidakpastian politik,” terang Ahmad.

toto slot online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*