PT Vale Indonesia Tbk (INCO) membeberkan upaya yang dilakukan oleh perusahaan di tengah maraknya tudingan kotornya nikel dari pertambangan RI alias “dirty nickel“.
Presiden Direktur INCO Febriany Eddy mengatakan, tudingan dirty nickel oleh dunia tentunya akan berimbas negatif terhadap nikel dari pertambangan RI. Namun, dia mengatakan pihaknya sendiri hingga saat ini terus aktif menerapkan nilai tata kelola lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (ESG).
“Lebih fair kalau juga ditonjolkan, lebih mencerminkan industri kita. Misalnya di PT Vale, kita sekarang juga akan lebih aktif untuk menyuarakan praktek-praktek ESG kita untuk bisa meng-counter stigma tersebut,” ungkap Febriany kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Senin (26/8/2024).
Febriany mengatakan, bahkan saat ini pihaknya sudah mengurangi sumbangan emisi karbon dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk melistriki pabrik nikel milik perusahaan.
“Stigma dirty nickel yang cukup melekat itu kan misalnya karbon yang tinggi karena menggunakan batu bara. Ya, di PT Vale, kita kan proses peleburan kita sudah 100% PLTA. Jadi, kita termasuk yang karbon intensitasnya paling rendah,” jelasnya.
Selain mengurangi sumbangan emisi karbon, pihaknya juga melakukan penanaman kembali hutan atau reforestasi dengan mereklamasi lahan bekas tambang ataupun di luar konsesi tambang.
“Saat ini kalau kita lihat jumlah lahan yang sudah kita rehabilitasi itu sudah mencapai 250% dari yang kita buka. Jadi, sudah jauh di atas melampaui yang kita buka kemarin ya. Sudah kita tutup dan kita melakukan reforestasi di luar konsesi,” paparnya.
Selain itu, untuk menghilangkan stigma dirty nickel, Febriany mengungkapkan bahwa pihaknya juga melakukan pemurnian air limpasan tambang, sehingga aman dan tidak mencemari lingkungan.
“Air limpasan tambang PT Vale itu dikelola sangat hati-hati dalam proses yang cukup panjang. Setelah memenuhi baku mutu baru boleh dilepas ke badan air,” bebernya.
Poin lain, Febriany mengatakan pihaknya juga melakukan konservasi keragaman hayati untuk meminimalisasi dampak dari pertambangan nikel dan menjaga kualitas lingkungan.
Tidak hanya itu, Febriany menilai stigma dirty nickel juga menyasar pada aspek sosial, terutama pada keselamatan pekerja tambang. Febriany menyebut, pihaknya menjadikan keselamatan kerja sebagai kewajiban.
“Dan safety kita tidak bicara hanya pekerja, tapi juga safety dari komoditas di mana kami beroperasi,” imbuhnya.
Tidak hanya pada aspek keselamatan kerja, pihaknya juga mengedepankan program sosial dalam jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat (RIPPM).
“Di situ kita lihat potensi daerah dan bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk membangun suatu masyarakat yang mandiri pasca tutup tambang,” tambahnya.
Terakhir, Febriany juga mengatakan, perusahaan melakukan tata kelola bisnis yang beretika dan baik untuk bisa mengurangi stigma dirty nickel yang beredar.
“Tata kelola ya kita mengedepankan praktek bisnis yang beretika, yang baik. Jadi bukan hanya bicara compliance to law and regulation, tetapi kalau etika kita sudah bicara di atas itu,” tutup Febriany.