SMASHHATTER

Presiden AS Joe Biden menetapkan kebijakan baru yang memperketat pembatasan ekspor chip ke berbagai negara, tak cuma China. Indonesia masuk dalam daftar negara yang dibatasi.

Hanya negara-negara sekutu dekat AS yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari AS.

Proposal aturan itu memperkenalkan sistem peringkat tiga kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI.

Negara-negara Tier 1 dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS. Uni Eropa, Kanada, dan negara tetangga RI, Australia masuk dalam Tier 1.

Negara Tier 2 menghadapi pembatasan dan dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis (GPU) per negara antara tahun 2025 dan 2027. Jika dilihat dari petanya, Indonesia masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

Kamboja masuk dalam Tier 3 bersama China, Rusia, Iran, dan Korea Utara, sehingga dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI.

Menanggapi hal ini, sebagian pelaku industri semikonduktor dan manufaktur mengeluh. Mereka tergabung dalam Asosiasi Industri Semikonduktor yang mewakili pengusaha chip, serta SEMI yang mewakili pengusaha manufaktur chip. 

Bersama-sama, mereka mengirimkan surat langsung ke Biden tertanggal 13 Januari 2025. Dalam suratnya, para pelaku industri mengingatkan dampak pada perusahaan AS terkait pengetatan tersebut.

“Kami memahami aturan tambahan ini akan lebih ketat mengontrol memori bandwidth tinggi, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada perusahaan AS. Hal ini akan menyerahkan pangsa pasar pada pesaing global,” kata surat itu, dikutip dari Reuters, Rabu (15/1/2025).

Sebagai informasi, memori dengan bandwidth tinggi adalah bahan penting membuat chip AI canggih. Saat ini produksinya dilakukan perusahaan AS dan Korea Selatan, dan aturan terbaru akan membatasi penjualan ke China.

Menurut asosiasi, pemerintah tidak berkonsultasi dengan industri meskipun hal itu berdampak jangka panjang.

“Sekali lagi, aturan ini dikembangkan tanpa konsultasi industri yang tepat atau kesempatan komentar publik, meski berdampak jangka panjang dan signifikan pada ekonomi dan internasional,” tulis pelaku industri.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan AS sudah menjadi pemimpin industri AI dan optimistis akan terus mempertahankan posisinya. 

“AS memimpin AI sekarang, untuk pengembangan AI atau desain chip AI. Penting untuk kita untuk mempertahankannya seperti itu,” kata dia.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar buka suara mengenai permainan berburu ‘Harta Karun’ berdana Koin Jagat. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dampak dari permainan ini.

“Kalau buat saya sih semuanya ada baiknya yang penting diarahkan ke positif. Tapi sekarang kita harus ngelihat dulu sih, dikaji dengan properti dulu. Siapa belakan itu dan tujuannya apa,” kata Irene di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/1/2025).

Ia masih menelusuri juga sumber dan pembuat permainan ini. Namun menurutnya kemungkinan pengembang permainan ini berasal dari luar negeri.

“lagi kita telusuri sih, ada kemungkinan itu mix. Karena kalau itu dari webtree biasanya pasti mix-kan, jadi itu kita lagi telusuri sekarang ini,” katanya.

Sebelumnya, Koin Jagat merupakan sebuah permainan yang menggunakan aplikasi Jagat sebagai platform utamanya. Permainan ini menyerupai konsep berburu harta karun di dunia nyata. Permainan ini baru tersedia di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Harta karun yang diburu adalah koin dengan tiga jenis, yakni emas, perak dan perunggu. Koin-koin itu harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya oleh pengguna aplikasi, karena bisa ditukarkan dengan hadiah uang berkisar dari ratusan ribu hingga puluhan juta.

Yang menjadi tantangan adalah koin-koin tersebut diletakkan di tempat tersembunyi. Untuk ikut bermain, para pengguna harus meng-install aplikasi Jagat terlebih dahulu dan membuat akun. Kemudian, matikan fitur GPS dalam ponsel.

Namun, permainan ini menimbulkan banyak masalah. Banyak warganet yang melapor pemain malah merusak fasilitas umum saat mencari koin-koin tersebut.

Artificial Intelligence (AI) digadang-gadang bakal memakan lebih banyak korban di masa depan. Setidaknya 200 ribu pekerjaan di Wall Street akan hilang dalam 3-5 tahun.

Laporan dari survei Bloomberg Intelligence mengatakan PHK tersebut karena AI akan semakin terintegrasi dalam alur kerja, dikutip dari Tech Radar, Selasa (14/1/2025).

Survei itu menyebutkan banyak Chief Information Technology memperkirakan 3% pekerjaan akan dipangkas dalam beberapa tahun ke depan. Satu dari empat yang disurvei mengatakan akan ada PHK pada 5-10% jumlah karyawan perusahannya.

Ada beberapa pekerjaan yang berisiko dengan adanya AI. Penulis laporan Tomasz Noetzel yang juga analis mengatakan peran back office, middle office dan operasional paling berisiko..

Penyebabnya ketiga peran itu melakukan tugas yang rutin dan berulang. Jadi bisa digantikan oleh teknologi otomasi yang dapat meningkatkan efisiensi.

Meski begitu, dia meyakini AI tidak menghilangkan semua pekerjaan. Teknologi itu akan merubah dunia kerja yang ada sekarang.

“AI tidak akan menghilangkan sepenuhnya, namun mengarah pada transformasi tenaga kerja,” ucapnya.

Sementara itu, laporan juga mengungkapkan efisien yang ditingkatkan akan mengurangkan biaya signifikan bagi bank. Laba sebelum pajak pada 2027 diperkirakan 12-17% lebih tinggi dari sekarang.

Dalam survei yang sama, empat dari lima orang mengatakan AI bakal meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan. Setidaknya mencapai 5% dalam tiga hingga lima tahun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui talkshow bertajuk “Empowering Business Through Ethical and Compliance Practices”, sebagai bentuk mempertegas pentingnya penguatan pengetahuan pekerja mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap perusahaan.

Acara tersebut digelar bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Auditorium Brilian Center, Jakarta (11/12/2024) dan menghadirkan lebih dari 300 pekerja BRI sebagai peserta. Adapun Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI Dian Rachmawati hadir sebagai narasumber utama dengan membagikan wawasan tentang pentingnya penerapan nilai-nilai integritas dan kepatuhan dalam dunia bisnis.

Direktur Kepatuhan BRI, A. Solichin Lutfiyanto menuturkan, BRI tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja keuangan, tetapi juga pada pembentukan budaya kerja yang berlandaskan integritas.

“Kami memahami bahwa integritas adalah kunci utama untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak, termasuk regulator dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memerangi segala bentuk korupsi,” ungkap dia dalam keterangan resminya, Senin (13/1/2025).

BRI memaknai HAKORDIA bukan sekadar perayaan simbolis, melainkan sebagai momentum refleksi untuk menanamkan semangat antikorupsi di seluruh lini perusahaan. Hal ini sejalan dengan visi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion. Industri perbankan yang semakin dinamis menuntut BRI untuk tumbuh secara agile dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Pada 2024, BRI turut berpartisipasi dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh KPK RI. Langkah ini mencerminkan keseriusan BRI dalam membangun budaya bisnis yang beretika melalui proses kerja yang terstandarisasi dan inovatif.

Sebagai wujud nyata komitmen, BRI juga mengajak seluruh nasabah, vendor, masyarakat, pekerja dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama memerangi segala bentuk tindakan korupsi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan bisnis BRI. Komitmen ini secara konsisten digaungkan oleh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris melalui berbagai platform komunikasi, baik di media massa maupun media sosial.

“Melalui program-program seperti talkshow ini, BRI berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berintegritas dan sesuai praktik Good Corporate Governance,” tandasnya.

Skor kredit jelek di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILIK) OJK akan berdampak para proses pengajukan kredit ke perbankan. Namun ada cara untuk membersihkan kredit skor anda.

SILIK OJK yang sebelumnya disebut BI Checking ini merekam skor kredit seseorang sebagai penilaian untuk mendapatkan kredit. Bila skornya buruk makan sulit untuk mendapatkan kredit dari bank maupun perusahaan multifinance.

OJK pun kini telah mengatur pinjaman online P2P Lending menjadi pihak yang wajib lapor SLIK. Dengan demikian, historis pinjaman di dalam P2P Lending juga akan memengaruhi skor kredit seseorang.

Sebelum aturan tersebut dirilis, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Di sisi lain, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara mengetahui skor kredit, bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Ketika masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Namun, ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.

Sepeda listrik tengah digandrungi oleh sejumlah masyarakat saat ini karena lebih praktis dan ekonomis. Sepeda listrik menawarkan berbagai kelebihan, seperti ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi gas buang dan polusi udara, sehingga mengurangi jejak karbon dan menyumbang lingkungan yang lebih hijau.

Sepeda listrik juga bisa menghemat biaya karena lebih murah daripada kendaraan bermotor dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit.

Untuk memenuhi kebutuhan sepeda listrik, Transmart kembali menggelar program diskon Transmart Full Day Sale. Program ini menghadirkan diskon besar-besaran hingga 50%+20% yang berlaku di seluruh gerai Transmart di Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025.

Produk sepeda listrik yang didiskon dalam Transmart Full Day Sale, yakni Exotic dan Pacific untuk berbagai tipe. Aneka sepeda listrik dijual dari harga normal Rp 6.750.000 menjadi hanya Rp 3.920.000 untuk luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk harga khusus Pulau Jawa dari Rp 6.450.000 menjadi Rp 3.680.000.

Sebagai catatan khusus, untuk sepeda listrik tidak berlaku pembelian Partai Besar. Promo ini bisa dinikmati pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

Tak hanya itu, diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, buah-buahan, hingga barang-barang elektronik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya sudah ada 5.448 Iphone 16 yang masuk ke Indonesia melalui barang bawaan penumpang dan juga barang kiriman. iPhone 16 itu sudah menunaikan seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk pengenaan PPN yang berlaku di dalam negeri.

Kasubdit Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan, catatan Iphone 16 yang masuk itu hingga Oktober 2024, di tegah kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang melarang penjualan iPhone 16 di dalam negeri. Pasalnya, seri ponsel pintar keluaran Apple itu tak memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kami baru punya data sampai Oktober. Kalau sampai dengan Oktober itu ada 5.448. Ini dimasukkan melalui barang penumpang dan juga barang kiriman,” kata Chotibul saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Chotib menegaskan, iPhone16 ini masuk melalui jalur bandara, bukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Bila melalui KPBPB ada batasan masuknya ponsel atau elektronik sebanyak 2 unit per kedatangan untuk periode 1 tahun.

“Di tempat lain seperti Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, Kuala Namu. Itu berlaku ketentuan barang penumpang. Barang penumpang itu bawaannya dipetakan menjadi 2 antara barang pribadi penumpang dan barang non pribadi,” ucap Chotib.

“Tadi disampaikan. Kalau sifatnya barang pribadi sesuai dengan pasal 34 Permendag 36 tadi, diberikan pengecualian lartas (larangan terbatas) sepanjang merupakan pribadi. Tapi kalau membawa 1 tapi ketahuan untuk diperdagangkan, enggak bisa diselesaikan,” tegasnya.

Syarat iPhone 16 Bisa Digunakan di RI

Karena Iphone 16 itu masuk melalui ketentuan barang pribadi, maka harus diselesaikan seluruh ketentuan perpajakannya saat memasuki wilayah pabean. Mulai dari harus melunasi kewajiban bea masuk maupun kewajiban pajaknya seperti PPN tarif yang berlaku pada 2024 masih 11% dan PPh 10% bagi yang telah memiliki NPWP untuk bisa mendapatkan IMEI.

“Untuk barang penumpang ada threshold pembebasan sebesar US$ 500. Jadi kalau Iphone 16 itu harganya misal Rp 20 juta maka setelah dikurangi nilai US$ 500 atas kelebihannya dipungut bea masuknya 10%, PPN nya 12% dengan perkalian 11/12 ya jadi bayarnya 11%, kemudian untuk PPh nya apabila punya NPWP jadi 10%, kalau tidak punya NPWP 20%. Sepanjang NIK dipadankan sebagai NPWP maka PPh nya 10%,” tegas Chotib.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menambahkan, untuk iPhone 16 yang masuk di dalam negeri itu oleh orang pribadi yang membawanya atau melalui barang kiriman, sebetulnya memang sangat sulit mengawasinya supaya tidak akan diperdagangkan kembali.

“Yang agak repot kalau menjawab tidak diperdagangkan lagi atau enggak. Ini bagaimana ngawasainnya kan daftar masuk atas nama Nirwala, apakah nanti kalau saya kan bawa 2 iphone 16 yang satu saya beri ke anak saya, itu bukti tidak diperdagangkannya bagaimana, siapa yang melakukan,” tutur Nirwala.

Data iPhone 16 yang masuk ke Indonesia versi Bea Cukai ini sebetulnya berbeda pula dengan yang dicatat Kemenperin. Di mana, Kemenperin mencatat sebanyak 11 ribu unit iPhone 16 telah masuk Indonesia sampai dengan 10 November 2024. Ribuan iPhone 16 tersebut masuk lewat jalur penumpang yang kembali dari luar negeri.

Jumlah tersebut meningkat 2.000 unit dari periode Agustus-Oktober 2024. Saat itu, Kemenperin mencatat ada 9.000 unit iPhone 16 yang masuk ke dalam negeri.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya mempersilakan jika masyarakat membawa unit iPhone 16 dari luar negeri. Namun, ia mengancam bakal memblokir IMEI iPhone 16 tersebut apabila terbukti diperjualbelikan.

“Kalau ada bukti diperjualbelikan, kami akan siap menonaktifkan [memblokir IMEI],” kata Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (21/11) dikutip dari CNN Indonesia.

“Kalau hukuman [penjual iPhone 16] itu kan nanti penegak hukum ya. Tapi kalau di sisi kami, itu yang bisa kami sampaikan, nonaktifkan IMEI,” tegasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer yang berdiri di perairan Tangerang, Banten. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar KKP hadir dan menangani kasus yang telah meresahkan masyarakat tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho menyatakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya memastikan pagar tersebut dibangun tanpa izin.

“Pagar ini tidak memiliki izin PKK-PRL dari KKP. Sesuai instruksi Menteri, kami harus bertindak tegas dan terukur. Negara tidak boleh kalah,” kata Pung kepada wartawan di atas Kapal Pengawas Orca, Kamis (9/1/2025).

Dia menjelaskan, pagar bambu setinggi enam meter ini tidak hanya ilegal, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan kecil. Beberapa nelayan mengaku kesulitan melaut karena aksesnya terhalang oleh pagar, terutama saat malam hari.

“Kami hadir di sini karena keluhan masyarakat. Pagar ini mengganggu lalu lintas nelayan, nelayan-nelayan kecil yang menggunakan kapal hanya 2-3 GT. Mereka bilang ‘Pak kalau malam ini kami suka nabrak keluar-masuknya’, kan kasian nelayan kecil,” ujarnya.

KKP Beri Waktu 20 Hari

KKP memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar pagar tersebut secara sukarela. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk meratakannya.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar sendiri. Namun, jika tidak, kami akan ratakan pagar ini,” tegas Pung.

Arahan Langsung Presiden Prabowo Subianto

Pung menyebut penyegelan pagar ini merupakan respons atas instruksi dari Presiden Prabowo, agar bertindak cepat dan tegas untuk menjaga wibawa pemerintah.

“Instruksinya pimpinan ke pimpinan. Pak Menteri memberikan arahan (dari Presiden) ke saya, agar KKP segera hadir di lokasi, melakukan penyegelan, tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan, karena ini menjadi wibawa pemerintah. Kalau ini didiamkan tidak ada wibawa pemerintah,” ungkap dia.

Kendati demikian, KKP hingga kini masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar misterius ini. Berdasarkan laporan, pagar tersebut mulai dibangun pada Agustus 2024 dan awalnya hanya sepanjang 7 kilometer. Namun, menjelang akhir tahun 2024 kemarin, panjangnya meningkat drastis hingga 30 kilometer.

“Kami masih mendalami siapa pemiliknya dan apa tujuannya. Belum ada pengajuan izin reklamasi atau aktivitas lain di lokasi ini. Apa pun alasannya, kegiatan tanpa izin seperti ini tidak dibenarkan,” tegas Pung.

KKP juga memperingatkan agar tidak ada lagi upaya pemagaran di wilayah tersebut.

“Sebelumnya, kami sudah melakukan pemeriksaan saat pagar masih 7 kilometer. Namun, tiba-tiba menjelang akhir tahun, panjangnya sudah mencapai 30 kilometer. Ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan, bisa terus bertambah,” pungkasnya.

Pemerintah menargetkan swasembada pangan pada tahun 2027. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti pentingnya menjaga ketersediaan lahan sawah agar tidak mengalami defisit.

Peringatan ini disampaikan AHY setelah memimpin rapat koordinasi dengan berbagai kementerian teknis di bawahnya. Menurut dia, keberhasilan target swasembada pangan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah.

“Kita tahu bendungan-bendungan yang sudah dibangun di berbagai wilayah, terutama yang mendukung irigasi, membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah di semua tingkat. Irigasi primer, sekunder, hingga tersier harus benar-benar memberikan dampak nyata pada sektor pertanian demi mewujudkan swasembada pangan,” kata AHY saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Selain infrastruktur irigasi, AHY menekankan pentingnya penyelesaian kebijakan satu peta atau one map policy untuk mendukung pembangunan yang terintegrasi. Ia juga menggarisbawahi perlunya menjaga keberlanjutan lahan sawah yang sudah ada, agar tidak terjadi konversi besar-besaran yang dapat menyebabkan defisit.

“Jangan sampai di tempat yang jauh di sana, kita membuka lahan sawah. Di tempat yang sudah ada, kita mengkonversi lahan sawah secara besar-besaran sehingga ya kembali terjadi defisit. Jadi, harus melindungi lahan-lahan sawah agar produktivitas pertanian terjaga,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi di kantornya hari ini, AHY menyebut berbagai program prioritas dan tantangan yang dihadapi ke depan turut dibahas. Dia memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian teknis, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan langkah menuju swasembada pangan dapat tercapai tepat waktu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan dua Unit Usaha Syariah (UUS) bank yang sudah memenuhi kewajiban spin off sedang dalam proses dalam melakukan berbagai persiapan untuk dapat melepaskan diri dari induknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan persiapan yang dilakukan kedua UUS itu adalah melalui penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, keduanya juga telah melakukan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait.

“Kemudian juga hadirnya bank syariah dalam skala lebih besar kita harapkan itu akan meningkatkan daya saing serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan perekonomian Indonesia,” kata Dian saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Desember 2024, Selasa (7/1/2024).

Mengingatkan saja, ketentuan OJK mengharuskan UUS bank untuk spin off dalam dua tahun usai jumlah asetnya mencapai minimal Rp50 triliun atau sebesar 50% dari aset bank induk. Saat ini, dua UUS yang sudah memenuhi kriteria itu adalah milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Per September 2024, aset keduanya tercatat masing-masing sebesar Rp57,7 triliun dan Rp65,99 triliun.

Meskipun baru kedua UUS bank itu yang memenuhi ketentuan permodalan untuk spin off, Dian mengatakan mungkin akan terjadi merger dan akuisisi beberapa bank dalam waktu ke depan dalam rangka membentuk bank umum syariah (BUS) besar.

“Nah, ini kita lihat saja siapa beberapa yang akan mengajukan untuk mengakuisisi bank syariah lain dan sebagainya,” imbuh Dian.

Ia kemudian menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan bank syariah besar karena saat ini industri perbankan syariah terlalu didominasi oleh satu bank syariah besar. Menurut Dian, kondisi ini tidak kondusif bagi persaingan antar bank syariah maupun persaingan bank syariah dengan dengan bank konvensional.

Maka demikian, Dian mengatakan pihaknya akan terus menerus melakukan pendekatan untuk mendorong konsolidasi di industri perbankan syariah.