Arsip – Seorang pengunjuk rasa memegang model rudal Houthi selama protes terhadap serangan Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza serta sanksi yang dipimpin AS terhadap kelompok Houthi di Sanaa, Yaman (16/2/2024). ANTARA/Xinhua/Mohammed Mohammed/aa.
Dalam pernyataannya pada Kamis (4/9), Brigjen Saree mengatakan bahwa YAF menembakkan rudal balistik Zulfiqar ke Bandara Gurion Israel, dan berhasil mencapai targetnya.
Dia menambahkan bahwa semua upaya Israel dan AS untuk mencegat rudal tersebut gagal, menurut laporan jaringan berita Al Mayadeen yang berbasis di Lebanon.
Saree menggambarkan serangan itu sebagai bagian dari “balasan awal atas agresi terhadap negara kami dan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.”
Ia lebih lanjut menekankan bahwa serangan tersebut menyebabkan kepanikan, memaksa jutaan Zionis mengungsi ke tempat perlindungan, dan mengganggu aktivitas operasional di bandara.
Brigen itu juga mengecam pemerintah-pemerintah Arab dan Islam, menuduh beberapa pihak bersikap pasif dan sebagian lainnya bersekongkol dalam agresi Israel. Sikap tersebut, menurutnya, memberi keberanian bagi pihak pendudukan untuk mengintensifkan pengepungan dan perluasan serangan di Gaza yang memperparah kelaparan serta meningkatkan jumlah korban sipil.
“Penderitaan rakyat Palestina yang tertindas di Gaza mengharuskan seluruh umat untuk bertindak dan menghancurkan segala bentuk pembatasan demi memenuhi kewajiban agama, moral, dan kemanusiaan,” ucap Saree.
YAF telah berjanji untuk terus melancarkan operasi sebagai dukungan terhadap Gaza hingga pendudukan Israel menghentikan serangan militernya dan mencabut blokade atas wilayah kantong tersebut.
“Logika dasarnya, keanggotaan seseorang di legislatif bermula dari keputusan partai politik. Mekanisme penonaktifan ini sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) setiap partai,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Dalam hal ini, kata dia, AD/ART tersebut menjadi alat kontrol partai terhadap anggotanya yang duduk di legislatif, sehingga pencopotan atau penggantian tidak bisa dilakukan secara semena-mena.
Ia mengatakan penonaktifan ini biasanya dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, seperti merugikan nama partai atau kepentingan partai.
“Meskipun istilah penonaktifan tidak selalu jelas, mekanismenya ada. Kasus-kasus yang ada sekarang, saya pikir lebih ke konteks merugikan nama dan kepentingan partai,” katanya menjelaskan.
Menurut dia, penonaktifan anggota dewan tidak menutup kemungkinan akan berujung pada proses pergantian antar waktu (PAW).
Ia mengatakan jika seorang anggota dinonaktifkan tanpa batas waktu yang jelas, secara otomatis harus ada penggantinya.
“Kalau saya membacanya begitu. Dengan sendirinya, karena enggak jelas sampai batas waktu penonaktifannya sampai kapan, berarti mau enggak mau harus ada penggantinya, PAW-nya,” katanya menegaskan.
Ia pun membandingkan dengan kasus Fahri Hamzah yang dinonaktifkan dari partainya pada tahun 2016, namun tetap menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI karena tidak bisa serta-merta dicabut melalui mekanisme internal partai.
Menurut dia, fenomena penonaktifan anggota legislatif oleh partai bisa dipahami sebagai cerminan dinamika politik internal maupun upaya partai menjaga citra dan kepentingan organisasinya.
Akan tetapi secara umum, kata dia, penonaktifan merupakan mekanisme yang sah dalam internal partai untuk menjaga disiplin dan kepentingan bersama.
Ia mengatakan mekanisme kontrol partai terhadap kader yang duduk di legislatif merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
“Pada akhirnya, partai politik akan menimbang untung ruginya, baik dari sisi citra maupun konsolidasi internal,” kata Indaru.
Sebanyak lima anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dinonaktifkan oleh partai politiknya karena telah mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan publik.
Lima legislator yang dinonaktifkan terdiri atas Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (PAN), Surya Utama alias Uya Kuya (PAN), Ahmad Sahroni (Partai Nasdem), Nafa Urbach (Partai Nasdem), dan Adies Kadier (Partai Golkar).
Narasi ini muncul seiring dengan kebutuhan mendesak memperkuat penerimaan negara, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta menjawab tuntutan keadilan fiskal.
Wacana pengetatan pajak terhadap korporasi besar bukan tanpa alasan. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, lebih dari 60 persen penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas masih bergantung pada segelintir perusahaan besar.
Hal ini membuat ketahanan fiskal rapuh, karena bila terjadi tekanan pada satu sektor, risiko shortfall penerimaan sangat tinggi. Sementara itu, distribusi kekayaan nasional juga menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Data Credit Suisse (2023) memperlihatkan bahwa 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional.
Dengan konteks seperti itu, kebijakan pajak yang lebih progresif terhadap korporasi dan individu superkaya dipandang sebagai langkah strategis. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan serius: sejauh mana pengetatan pajak dapat memperkuat penerimaan tanpa melemahkan iklim usaha?
Dari perspektif fiskal, pajak atas korporasi besar dan kekayaan individu superkaya berpotensi memperluas ruang fiskal. Artikel opini The Jakarta Post (2024) memperkirakan bahwa penerapan pajak kekayaan progresif dapat menambah penerimaan Rp50–70 triliun per tahun. Angka ini cukup untuk mendanai berbagai program prioritas: pembangunan rumah sakit, subsidi pendidikan, hingga perluasan jaminan sosial.
Selain itu, wacana pajak kekayaan tidak hanya soal penerimaan, tetapi juga tentang redistribusi kekayaan. Dengan semakin timpangnya struktur aset di Indonesia, kebijakan ini dapat menjadi instrumen koreksi yang sahih untuk memperkecil jurang kesenjangan.
Riset Martínez, Marti & Scheuer (2023) di Swiss menunjukkan bahwa keberadaan pajak kekayaan yang konsisten mampu menahan laju konsentrasi kekayaan pada kelompok 1 persen teratas. Tanpa instrumen tersebut, ketimpangan cenderung meningkat tajam dari waktu ke waktu.
Di Indonesia, kesenjangan sosial menjadi faktor penting yang mendorong legitimasi politik atas kebijakan pajak progresif. Survei Lembaga Survey Indonesia (2023) mencatat bahwa 72 persen responden setuju bila pemerintah mengenakan pajak tambahan kepada kelompok sangat kaya demi kepentingan publik. Hal ini juga mencerminkan dukungan sosial ini menjadi modal politik yang penting, meski pelaksanaannya tetap memerlukan perhitungan cermat.
“Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” kata Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin, usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.
Tandyo mengatakan sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sedangkan TNI hanya bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.
“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” kata Tandyo.
Tandyo menambahkan komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (30/8).
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat kerja sama guna meredam aksi anarkis massa yang semakin sering terjadi.
“Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” jelas Tandyo.
Dalam pernyataannya, komite menyebut armada (flotila) itu sebagai protes global terhadap “blokade dan genosida” di Gaza, serta menuding lembaga internasional gagal dan berkompromi.
Konvoi tersebut ditekankan bukan sekadar perahu simbolis pembawa bantuan, tetapi sebuah pesan kemanusiaan kuat yang mencerminkan tekad dunia untuk mengakhiri blokade. “
Setiap kapal membawa seruan harapan bagi Gaza dan suara global yang menuntut diakhirinya blokade dan ketidakadilan,” demikian pernyataan tersebut.
Global Sumud Flotilla menghimpun empat inisiatif, yakni Maghreb Sumud Flotilla, Global Movement to Gaza, Freedom Flotilla Coalition, dan Sumud Nusantara.
Penyelenggara menyebut upaya ini mengikuti sejumlah aksi sebelumnya menantang blokade, termasuk kapal Turki Mavi Marmara pada 2010 dan misi tahun ini dengan kapal Al-Dhamir, Madleen, serta Handala.
Angkatan Laut Israel mencegat kapal bantuan Handala pada 26 Juli saat mendekati pantai Gaza dan menggiringnya ke Pelabuhan Ashdod. Kapal itu telah mencapai sekitar 70 mil laut dari Gaza, melebihi jarak tempuh kapal Madleen yang sempat mencapai 110 mil sebelum dihentikan, menurut komite.
Sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan hampir 63.400 warga Palestina di Gaza. Serangan militer itu menghancurkan wilayah tersebut yang kini menghadapi ancaman kelaparan.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang di wilayah tersebut.
“Kondisi keprihatinan sedang melanda bangsa Indonesia atas apa yang terjadi dalam seminggu terakhir, yang pasti akan mempengaruhi pasar keuangan baik rupiah maupun bursa saham,” kata Fakhrul, di Jakarta, Senin.
Menurut Fakhrul, koreksi yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 7.700 dan nilai tukar rupiah ke posisi Rp16.400 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
Pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan publik (trust). Hal itu hanya bisa dicapai apabila pengambilan kebijakan dilakukan dengan proses yang baik, dikomunikasikan secara jelas, serta tetap menjaga empati kepada masyarakat.
“Ini harus jadi prioritas. Rasa keadilan juga menjadi penting untuk diutamakan dalam pengambilan keputusan, karena meningkatnya aktivitas ekonomi dan kohesi sosial baik langsung atau tidak langsung akan terdampak dari hal tersebut,” ujarnya pula.
Fakhrul menjelaskan, saat ini pelaku pasar sedang mengkalibrasi kembali ekspektasi, yang tercermin dari pelemahan IHSG pada perdagangan Senin.
Meski demikian, tingginya permintaan dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan kondisi likuiditas domestik masih kuat.
“Pelemahan pasar saham saat ini, akan cenderung terbatas, dengan level saat ini di 7,700. Ini menunjukkan bahwa market meyakini, di tengah adanya ketidakpastian, pemerintah memiliki komitmen untuk keamanan dan ketertiban,” katanya lagi.
Untuk nilai tukar rupiah, ia memperkirakan dalam jangka pendek masih berpotensi melemah ke Rp16.500 per dolar AS akibat sentimen risk off.
Namun, dalam jangka menengah, penguatan kembali terbuka seiring rencana Bank Sentral AS alias The Fed untuk menurunkan suku bunga serta likuiditas domestik yang tetap terjaga.
Udara dingin yang menusuk, langit yang bertabur bintang, dan siluet Gunung Rinjani yang megah menciptakan suasana yang sulit ditemukan di tempat lain.
Namun, pada Sabtu malam, 23 Agustus 2025, suasana itu diperkaya dengan gelak tawa, musik, dan obrolan hangat dalam kegiatan Intimate Camp—sebuah pertemuan akrab yang menjadi bagian dari rangkaian Rinjani Color Run 3.
Di halaman terbuka dekat area lari, api unggun menyala. Cahaya jingganya menari di wajah ratusan peserta yang duduk melingkar.
Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta, Kepala Biro ANTARA NTB Abdul Hakim, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam hingga Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi hadir bersama masyarakat. Tidak ada sekat formal. Semua larut dalam suasana yang cair: berdiskusi, mendengarkan musik, hingga menikmati kopi hangat yang tersaji.
Sejak awal, Intimate Camp didesain untuk menghadirkan pengalaman berbeda, bukan seminar, bukan panggung hiburan massal, melainkan sebuah ruang perjumpaan yang sahdu. Api unggun menjadi pusat suasana—melambangkan kehangatan, kebersamaan, sekaligus harapan yang menyala.
Acara dibuka dengan bincang ringan tentang desa tangguh dan peran masyarakat dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan. Namun diskusi ini jauh dari kesan kaku. Candaan dari komika lokal menyelip di antara sesi, membuat suasana tetap hangat. Setelah itu, giliran band Fun B mengisi malam dengan musik akustik yang syahdu. Anak muda menari kecil, sementara yang lain ikut bernyanyi bersama.
Suasana ini menghadirkan kesan bahwa pembangunan pariwisata tidak selalu harus diukur dari jumlah wisatawan atau omzet ekonomi, tetapi juga dari rasa kebersamaan yang tercipta. Intimate Camp menjadi bukti bahwa pariwisata bisa menghadirkan nilai lebih, membangun hubungan antarmanusia, antarwarga dan antarinstansi.
“Terkait dengan aksi turun ke jalan, kami masih sangat cair karena sejauh ini belum ada ketegasan dari pihak DPR dalam merealisasikan tuntutan masyarakat. Tapi, untuk hari ini, kami fokuskan untuk melakukan pengaduan ke MKD,” kata Sekretaris Jenderal PP KMHDI Teddy Chrisprimanata Putra saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.
Teddy menjelaskan secara garis besar laporan KMHDI menuntut agar anggota DPR yang menimbulkan kegaduhan lewat pernyataannya dikenai sanksi.
“Secara garis besar dari aduan kami, mendesak MKD untuk memproses anggota DPR yang sudah memicu kemarahan publik yang mengakibatkan masyarakat sipil kehilangan nyawa. Termasuk di dalamnya adalah menuntut agar anggota DPR yg telah memicu kemarahan publik tersebut dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota DPR,” ujarnya.
Teddy mengatakan langkah beberapa partai politik yang menonaktifkan kadernya dari DPR RI dinilai masih kurang tegas sehingga mendorong KMHDI untuk menempuh jalur formal dengan membuat laporan ke MKD.
“Menurut kami, penggunaan redaksi ‘menonaktifkan’ tafsirnya masih liar. Tidak ada ketegasan di balik redaksi tersebut sehingga kami menganggap langkah parpol tersebut tidak tegas dan belum cukup menjawab tuntutan masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari anggota DPR imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR RI.
Anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
Wakil Rektor III Unsri menyebut ajang tersebut menjadi wahana penting bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan menulis sekaligus memahami peran industri pertambangan dalam pembangunan.
“MediaMIND ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar menulis dengan baik, menyampaikan pesan dalam bentuk karya jurnalistik, sekaligus menjadi bekal berharga untuk masa depan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin.
Ia menambahkan dokumentasi dan publikasi menjadi hal penting, baik dalam dunia akademik maupun profesional. Menurutnya, publikasi berperan menyuarakan manfaat program agar dapat dirasakan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini mahasiswa bisa belajar langsung bersama para ahli dan praktisi. Tidak zamannya lagi bekerja tanpa publikasi,” katanya.
Unsri berharap kegiatan MediaMIND dapat berkelanjutan dan memberi dampak positif, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga masyarakat dan universitas.
Keterlibatan mahasiswa dalam program tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta baru di bidang jurnalistik yang mendukung narasi pembangunan bangsa.
“Lampu lalu lintas di simpang Jatinegara, Alhamdulillah, sudah berfungsi kembali setelah rusak akibat aksi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Saat ini, perbaikan di kawasan tersebut telah selesai sehingga arus lalu lintas terpantau lebih tertib.
Dia menjelaskan lampu lalu lintas di sekitar simpang Jatinegara hingga Senen sempat tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan.
Akibatnya, pengendara yang melintas terpaksa harus saling bergantian agar bisa melewati jalan tersebut
“Saat ini, secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan di Simpang Senen, terus kami lakukan proses perbaikan,” ujar Syafrin.
Selain Simpang Jatinegara dan Senen, kerusakan juga terjadi di lampu merah sekitar Matraman, Otista, dan Cawang.
“Semoga dengan proses perbaikan ini, lalu lintas di Jakarta kembali normal dan lancar,” ucap Syafrin.
Sebelumnya, lampu lalu lintas di Jalan Otista, Jakarta Timur, tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) pagi.
Peristiwa itu membuat arus kendaraan di kawasan tersebut menjadi semrawut karena tidak ada pengaturan lalu lintas.
Sejumlah warga mengaku kesulitan melintas karena kendaraan dari berbagai arah berjalan tanpa aturan yang jelas.
“Macet banget, semua orang mau jalan duluan, lampunya mati soalnya karena katanya dirusak masyarakat pas lagi demo,” kata salah seorang pengendara motor, Dannan (33), di Jakarta, Jumat.
Kerusakan lampu lalu lintas itu menambah panjang dampak dari kericuhan yang sebelumnya terjadi di kawasan Otista.
Gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Kelompok massa, mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR dan beberapa titik di Jakarta.
Unjuk rasa tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.
Demonstrasi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR sejak pagi hingga siang hari. Namun pada sore harinya, kericuhan pecah di sejumlah titik, salah satunya di Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.
Saat itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.
Rangkaian demonstrasi pun kian meluas ke beberapa titik di Jakarta. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab bahkan merusak fasilitas umum, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang berada di gedung rawan turut menjadi korban amukan massa karena dibakar.
Kemarahan lalu berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Barang-barang di rumah tersebut digasak habis dan tembok kediaman mereka dicoret-coret.
