Pemerintah Indonesia tengah memasuki babak baru dalam reformasi perpajakan. Setelah hampir satu dekade fokus pada digitalisasi administrasi dan perluasan basis pajak, kini arah kebijakan mulai menyentuh lapisan yang lebih sensitif: pajak atas korporasi besar dan kelompok superkaya.
Narasi ini muncul seiring dengan kebutuhan mendesak memperkuat penerimaan negara, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta menjawab tuntutan keadilan fiskal.
Wacana pengetatan pajak terhadap korporasi besar bukan tanpa alasan. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, lebih dari 60 persen penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas masih bergantung pada segelintir perusahaan besar.
Hal ini membuat ketahanan fiskal rapuh, karena bila terjadi tekanan pada satu sektor, risiko shortfall penerimaan sangat tinggi. Sementara itu, distribusi kekayaan nasional juga menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Data Credit Suisse (2023) memperlihatkan bahwa 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional.
Dengan konteks seperti itu, kebijakan pajak yang lebih progresif terhadap korporasi dan individu superkaya dipandang sebagai langkah strategis. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan serius: sejauh mana pengetatan pajak dapat memperkuat penerimaan tanpa melemahkan iklim usaha?
Dari perspektif fiskal, pajak atas korporasi besar dan kekayaan individu superkaya berpotensi memperluas ruang fiskal. Artikel opini The Jakarta Post (2024) memperkirakan bahwa penerapan pajak kekayaan progresif dapat menambah penerimaan Rp50–70 triliun per tahun. Angka ini cukup untuk mendanai berbagai program prioritas: pembangunan rumah sakit, subsidi pendidikan, hingga perluasan jaminan sosial.
Selain itu, wacana pajak kekayaan tidak hanya soal penerimaan, tetapi juga tentang redistribusi kekayaan. Dengan semakin timpangnya struktur aset di Indonesia, kebijakan ini dapat menjadi instrumen koreksi yang sahih untuk memperkecil jurang kesenjangan.
Riset Martínez, Marti & Scheuer (2023) di Swiss menunjukkan bahwa keberadaan pajak kekayaan yang konsisten mampu menahan laju konsentrasi kekayaan pada kelompok 1 persen teratas. Tanpa instrumen tersebut, ketimpangan cenderung meningkat tajam dari waktu ke waktu.
Di Indonesia, kesenjangan sosial menjadi faktor penting yang mendorong legitimasi politik atas kebijakan pajak progresif. Survei Lembaga Survey Indonesia (2023) mencatat bahwa 72 persen responden setuju bila pemerintah mengenakan pajak tambahan kepada kelompok sangat kaya demi kepentingan publik. Hal ini juga mencerminkan dukungan sosial ini menjadi modal politik yang penting, meski pelaksanaannya tetap memerlukan perhitungan cermat.