Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengambil langkah berani dalam pengelolaan dana haji agar hasil investasi bisa lebih maksimal menyentuh angka 12 persen.
“Kita ingin mereka punya keberanian lah. Dulu waktu dana masih dipegang Kemenag hasilnya sama saja sekitar 6,5 persen. Jarang sekali mencapai 8 persen (dana hasil kelolaan),” katanya di Jakarta, Jumat.
Marwan memandang BPKH sebagai lembaga yang mengelola dana calon jamaah haji terlalu berhati-hati dalam berinvestasi.
BPKH cenderung hanya menempatkan investasi di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Akibatnya, hasil investasi tidak maksimal yang berdampak pada hasil Nilai Manfaat calon jamaah haji.
Dari dana kelolaan sebesar Rp171 triliun, kata dia, BPKH menargetkan pendapatan Rp12 triliun pada 2025. Namun realisasinya hanya Rp11,4 triliun.
“Apakah angka Rp11,4 triliun itu cukup untuk pembiayaan haji? Cukup. Tapi, karena beban jamaah sudah bertambah. Maka sistemnya begini misalnya, biaya haji Rp100 juta, maka Rp62 juta dibebankan ke jamaah. Sisanya, Rp38 juta disubsidi dari hasil kelolaan BPKH,” kata Marwan.
Menurut politikus PKB ini, masyarakat selama ini tidak tahu bahwa sebagian besar biaya haji berasal dari subsidi hasil kelolaan BPKH. Bila kelolaan kurang optimal, maka secara perlahan akan terjadi defisit.