Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Prof Teuku Rezasyah menilai Presiden RI Prabowo Subianto memahami risiko dari menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif karena menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok.
Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa Indonesia tetap dalam garis non-blok dan tidak akan berpihak kepada blok manapun.
“Ide ini sesuai dengan kebijakan luar negeri yang dibangun pada 10 tahun pertama pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta,” kata Teuku saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Teuku menjelaskan bahwa Presiden pertama Indonesia Soekarno memiliki prinsip terkait kebijakan luar negeri dengan kata kunci “VIvere Pericoloso” yang berarti berani hidup dengan menyerempet bahaya.
Senada, Wakil Presiden pertama Mohammad Hatta pernah menyebut “Mendayung Di Antara Dua Karang”, yakni menempatkan Indonesia secara konsisten di tengah badai persaingan kekuatan-kekuatan global dunia.
Akademisi tersebut turut menilai bahwa Presiden Prabowo konsisten dengan nilai-nilai luhur dalam konstitusi negara seiring pernyataannya mengenai upaya menegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia.
“Ide ini sesuai dengan pemikiran para pendiri negara, untuk menjalankan sebuah tujuan nasional yang berkesinambungan dan lintas generasi,” ujarnya.
Terkait bergabungnya Indonesia sebagai anggota organisasi kerja sama ekonomi dan geopolitik BRICS, Teuku menuturkan keputusan tersebut dibuat secara rasional, dan sesuai dengan ide-ide kebijakan luar negeri bebas aktif.
Indonesia di era kepemimpinan Prabowo juga disebutnya telah menjalankan tujuan nasionalnya bagi perdamaian dunia karena mengupayakan pembahasan solusi dua negara Palestina dan turut menerjunkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.