Agar tak jadi korban kasus serupa, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengimbau masyarakat yang mau membeli properti harus jeli dalam membeli properti.
Dia pun memberikan tips, salah satunya, dengan melihat latar belakang developer dan mengecek jelas legalitasnya.
“Cara beli rumah dengan benar aman, pertama datang sendiri ke proyeknya, lihat langsung. Kemudian di sana biasanya terpampang site plan, kalau sudah ada cap maka sudah ada verifikasi. Ketika pilih blok tolong dilihat blok apa sudah sesuai site plan, ketika mau DP maka melihatkan sertifikatnya sudah ada belum, meski belum pecah sertifikat,” kata Joko dalam diskusi dengan media di kantor DPP REI, Selasa (4/2/2025).
Masyarakat bisa memanfaatkan situs lain seperti aplikasi yang digunakan untuk mempertemukan masyarakat dengan pengembang perumahan subsidi. Dari sisi pengembang juga ada kewajiban untuk menjelaskan status propertinya, termasuk menjelaskan secara detil kondisi perumahannya.
“Namun memang ada effort tambahan saat menjelaskan visit projek kita siapkan copy sertifikat sehingga masyarakat paham, kemudian kita sadarkan pengembang punya riwayat masing-masing, lalu bisa cek SiKumbang, SiKasep untuk cari tau,” sebut Joko.
Ia pun mengakui sempat tertipu oleh mafia tanah bahkan harus membayar dua kali untuk tanah yang sama dengan nilai Rp 2,8 miliar dan Rp 8 miliar. Hal itu menjadi indikasi mafia tanah memang nyata adanya, masyarakat perlu lebih berhati-hati.
“Kita juga ngga mau ada developer nakal, bahkan kami punya kepala badan perlindungan konsumen REI juga, punya Badan Diklat untuk memberi dukungan kepada anggota agar jadi pengembang professional menjunjung good government,” ujar Joko.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono bahkan memberi sinyal bahwa aturan ini belum akan dikeluarkan tahun 2025 ini.
“Belum sekarang sih, industri itu masih masih menyadari ketentuan yang lama masih bisa mengakomodasi untuk asuransi kendaraan listrik kita belum memerlukan, lah,” ungkap Ogi saat ditemui usai acara PPDP regulatory dissemination day, di Jakarta, Senin, (3/2/2025).
Sebelumnya, Ogi sempat mengatakan pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait dengan tarif premi kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik sebagaiperubahan atas SEOJK 6/2017 yang telah masuk program legislatif OJK untuk diterbitkan pada tahun 2025.
“Hal ini juga akan mencakup tarif untuk kendaaraan listrik yang diaturberbeda mempertimbangkan kekhususan risiko yang ada pada kendaraan listrik,” ungkap Ogi dalam jawaban tertulis OJK.
Sebelumnya, isu mengenai peraturan soal asuransi kendaraan listrik menjadi perhatian. Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan, premi asuransi EV bisa lebih mahal dari kendaraan berbahan bakar minyak bumi (BBM) karena total loss yang diserap perusahaan biayaya lebih mahal.
“Spare part itu lebih mahal. Jadi nggak berbanding dengan premi yang dibayar. Kan komponen paling mahal adalah baterai. Komponen baterai itu sudah mendekati harga mobil itu sendiri. Nah, beberapa perusahaan asuransi sudah kena suffer,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (28/2/2024).
Meski demikian, Budi belum bisa memproyeksikan berapa harga premi asuransi EV tersebut, pasalnya, pihaknya masih menunggu aturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, kemungkinan biayanya akan lebih tinggi.
“Nantinya akan lebih tinggi ya, dari yang biasa. Pokoknya ada perbedaan, termasuk deductible-nya juga,” kata dia.
Kejadian ini terjadi saat ia berinisiatif mengambil cangkul dan menggali tanah untuk membuang becekan di lantai sekolah dengan menutupnya menggunakan tanah kering.
“Saya menggali tanah di halaman, untuk menimbun bagian lainnya yang becek bekas hujan,” ungkap Nuryasin.
Penggalian tanah sangat berjalan lancar. Nuryasin berhasil menutup satu per satu titik becek. Tinggal beberapa titik lagi yang belum dia selesaikan.
Saat hendak menggali tanah kering lebih dalam lagi sekitar 25-30 cm, Nuryasin tiba-tiba terperanjat. Betapa kagetnya dia melihat gerabah kuno di lubang galian.
Gerabah tersebut lantas dikeluarkan dan tak disangka berisi harta karun tak terduga. Yakni mata uang koin kuno peninggalan masa VOC.
“Uang yang ditemukan bertuliskan VOC dan lambang Kerajaan Belanda, dengan tahun pemakaian antara tahun 1746 s/d 1760, berdiameter 2,1 cm. Lalu, jenis kedua berdiameter 2,9cm yang pada pemukannya bertuliskan Indiae Batav 1819 s/d 1828,” tulis pewarta Suara Karya (1 Februari 1991).
Kabar Nuryasin menemukan harta karun langsung membuat gempar Indonesia. Otoritas terkait langsung bergegas datang.
Singkat cerita, temuan Nuryasin dibenarkan sebagai peninggalan sejarah berupa koin perak peninggalan VOC dan penjajahan Belanda. Seluruhnya memiliki berat 13 Kg setara miliaran rupiah.
Setelah penemuan, banyak orang menganggap Nuryasin bakal jadi miliarder. Sebab dia menemukan harta karun bersejarah dan bernilai tinggi. Namun, Nuryasin menolak menjadikan temuan arkeologi untuk mendulang kekayaan sekalipun banyak orang mendorongnya menjual seluruh temuan, dibanding menyerahkan kepada pemerintah.
“Tapi, itu tak mungkin saya lakukan. Uang temuan ini akan kami serahkan pada museum, atas dasar petunjuk Depdikbud,” kata Nuryasin.
Pada akhirnya, Nuryasin batal jadi miliarder. Namun, nama dia tercatat dalam sejarah sebagai penemu harta karun bersejarah.
Pada akhirnya, temuan harta karun yang berada di lapangan SD itu menguak tabir sejarah baru bagaimana masyarakat bertransaksi di era VOC ratusan tahun lalu.
Transaksi Pakai Koin Emas-Perak
Sebagai wawasan, dari masa Kerajaan Hindu-Budha eksis, masyarakat sudah bertransaksi menggunakan mata uang. bukan barter atau tukar menukar barang.
Erwin Kusuma dalam Uang Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya (2021) mencatat, masyarakat Jawa kuno lazim menggunakan mata uang berupa koin emas dalam transaksi perdagangan di pasar. Hanya saja, transaksi melalui koin emas digunakan dalam skala besar, seperti jual-beli tanah, bukan transaksi di pasar.
Lalu ketika VOC datang, transaksi menggunakan koin juga dilakukan. Hanya saja, VOC melakukan penyeragaman mata uang.
Museum Bank Indonesia menyebut, Kongsi dagang itu berupaya menggantikan semua mata uang asing yang beredar di Nusantara. Dari sini, VOC mengedarkan banyak ragam mata uang untuk transaksi perdagangan.
Ada rijksdaalder, dukat, stuiver, gulden, dan doit. Seluruhnya berbentuk koin bundar dan pipih berbahan dasar emas, perak, tembaga, hingga nikel. Dari seluruh koin, doit barangkali jadi salah satu yang membekas dalam benak masyarakat Indonesia.
Sebab, penamaan koin doit era VOC perlahan menjadi kata ganti sebutan uang bagi masyarakat Indonesia, yakni ‘duit’. Keberadaan koin makin masif usai VOC memproduksinya di dalam negeri.
Dari sini, seluruh masyarakat menggunakan koin tersebut untuk bertransaksi. Namun, eksistensi era VOC berakhir ketika kongsi dagang itu runtuh pada 1799.
Setelahnya, beredar mata uang baru yang dipopulerkan pemerintah Hindia Belanda. Sementara, mata uang era VOC kemudian tinggal sejarah.
Sebagian ada yang menjadi harta karun terpendam bersejarah dan bernilai tinggi. Ini seperti yang ditemukan Nuryasin 33 tahun lalu.
“Level nilai tukar USD/IDR Rp 8.100an sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya. Data Bank Indonesia mencatat Kurs Rp16.312 per dolar AS pada tanggal 31 Januari 2025,” kata Denny kepada CNBC Indonesia, Sabtu (1/2/2025).
“Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukan koreksi yang diperlukan,” ia menambahkan.
CNBC Indonesia sudah menghubungi pihak Google terkait eror yang meghebohkan masyarakat. Namun hingga berita ini dirilis belum ada keterangan resmi yang diberikan.
Menurut pantauan CNBC Indonesia di laman Google per pukul 18.18 WIB, kurs rupiah mengalami penguatan lebih dari 50% terhadap dolar AS.
Seperti yang disampaikan Denny, mengacu pada laman resmi Bank Indonesia, kurs jual Rupiah adalah Rp16.340,30 per 1 dolar AS dan Rp16.177,70 untuk kurs beli. Adapun untuk kurs JISDOR tercatat sebesar Rp16.312,00 pada penutupan perdagangan Jumat lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pemuda Indonesia 2024 mengungkapkan sebanyak 21,49% menikah di bawah sama dengan 18 tahun atau perkawinan anak. Sebesar 18,55% pemuda memiliki usia kawin pertama pada kelompok umur 16−18 tahun dan 2,39 persen yang usia kawin pertamanya di umur kurang dari 16 tahun.
Sementara, persentase terbesar usia kawin pertama terdapat pada kelompok umur 19−21 tahun, yaitu sebesar 33,72%.
Artinya sekitar 55,21% pemuda menikah di bawah umur yang dianjurkan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan umur ideal menikah di Indonesia bagi laki-laki adalah 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun.
Yayasan Plan International Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan ada sejumlah faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur. Alasan tersebut tertuang dalam studi Perkawinan Bukan untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan.
Hasil observasi menunjukkan setidaknya terdapat sembilan faktor yang menurut para informan menjadi pendorong praktik perkawinan anak di daerah yaitu sosial, kesehatan, keluarga, ekonomi, teknologi informasi, budaya, pendidikan, agama, dan hukum.
Plan Indonesia melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari perwakilan anak, perwakilan masyarakat, perwakilan sekolah, perwakilan KUA, DP3A, serta perwakilan pengadilan di tujuh Kabupaten, meliputi 18 desa/kelurahan di 5 provinsi tentang alasan terjadinya perkawinan anak atau keluarga mengawinkan anaknya.
Walaupun telah banyak literatur yang mengklasifikasi faktor pendorong perkawinan anak, laporan ini ingin melihat kembali apa saja alasan pendorong perkawinan anak yang masih terjadi paska amandemen UU Perkawinan.
Ketua RT dipilih oleh masyarakat (Kepala Keluarga) dan ditetapkan oleh Lurah atas nama Wali Kota. Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
Gaji Ketua RT pun telah diatur besarannya oleh pemerintah daerah yang sudah diatur dalam keputusan masing-masing Gubernur Provinsi.
Lantas, berapakah besaran gaji Ketua RT di masing-masing daerah?
Pada saat libur panjang, para pelaku pasar tidak bisa melakukan perdagangan walaupun ada beragam sentimen dari luar negeri. Sehingga biasanya pada saat pembukaan perdagangan pasar akan mengalami volatilitas yang tinggi, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah.
Untuk IHSG sendiri, diprediksi pergerakannya akan cenderung volatil pada perdagangan Kamis dan Jumat pekan ini. Hal ini kemungkinan terjadi karena sentimen pasar yang akan diserap oleh pelaku pasar di dalam negeri cenderung jet lag setelah libur panjang, sehingga pasar baru akan meresponsnya pada Kamis dan Jumat mendatang.
IHSG berpotensi masih bergerak di rentang level psikologis 7.100 – 7.200 di sisa pekan ini.
Saat pasar keuangan RI libur, sentimen pasar di global cenderung bervariasi. Mulai dari prediksi Bank Dunia terhadap ekonomi global hingga kemunculan platformchatbot asal China yang menghebohkan pasar AS.
Pasar besok akan mencerna beberapa sentimen. Pertama yakni terkait dengan prediksi ekonomi global oleh Bank Dunia. Dalam laporan “Global Economic Prospects” Januari 2025 memproyeksi bahwa ekonomi dunia akan stagnan di 2,7% per tahun selama periode 2025 dan 2026.
Bank Dunia mengungkapkan ekonomi dunia tampaknya bergerak menuju tingkat pertumbuhan rendah yang tidak cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Hal ini diperburuk oleh sejumlah tantangan, seperti meningkatnya ketidakpastian kebijakan, perubahan negatif dalam kebijakan perdagangan, ketegangan geopolitik, inflasi yang terus-menerus, dan bencana alam terkait perubahan iklim.
Menurut Bank Dunia, negara-negara berkembang dan ekonomi pasar baru (EMDEs)-yang menyumbang 60% dari pertumbuhan global, diproyeksikan memasuki 2025 dengan pendapatan per kapita yang tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya dalam mendekati standar hidup negara maju.
Tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan, sebagian besar negara berpenghasilan rendah diperkirakan tidak akan mencapai status berpenghasilan menengah pada pertengahan abad ini.
Kondisi tersebut membuat Bank Dunia memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5,1% pada 2025 dan 2026. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih cepat dari perkiraan 2024 yakni 5,0%.
Kedua, yakni sikap bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) terkait kebijakan suku bunga terbaru. Pada Rabu siang waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia, The Fed akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan terbarunya. Hal ini tentunya dinanti-nanti oleh pelaku pasar, mengingat ada potensi bahwa laju pemangkasan suku bunga akan cenderung lebih lambat dari akhir tahun lalu.
Pengumuman Teh Fed sendiri dapat memengaruhi pergerakan pasar keuangan, termasuk pasar saham Indonesia. Pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan minggu ini.
Berdasarkan perangkat CME FedWatch, para pelaku pasar melihat peluang The Fed mempertahankan suku bunga di 4,25% – 4,5% sebesar 99,5% pada pertemuan minggu ini.
Para pelaku pasar sendiri melihat peluang The Fed untuk memangkas suku bunga pada tahun ini hanya terjadi sekali yakni pada pertemuan Juni sebesar 25 basis poin menjadi 4,00% – 4,25%.
Itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.
Dalam diktum pertama Inpres itu disebutkan, para penerima instruksi tersebut diharuskan untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam diktum kedua dijelaskan detail total anggaran yang dipangkas senilai Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Detailnya ialah terdiri dari anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun, dan TKD sebesar RP 50,59 triliun.
Sementara itu, diktum ketiga Inpres itu menginstruksikan seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Namun, identifikasi rencana efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Lalu, efisiensi ini diprioritaskan untuk belanja selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025, anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum, kecuali yang disetor ke kas negara 2025. Adapula anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.
Ketika identifikasi itu telah selesai dilakukan, para menteri dan pimpinan lembaga diharuskan menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan.
Lalu, menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing K/L yang telah mendapat persetujuan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Adapun untuk para gubernur dan bupati atau walikota, Prabowo haruskan untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
Para kepala daerah itu juga Prabowo haruskan untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional. Selanjutnya mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
Mereka juga diharuskan untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antara perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
Instruksi kepada para kepala daerah juga Prabowo sampaikan supaya mereka lebih selektif dan memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada K/L, serta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.
“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” demikian bunyi Inpres 1/2025.
Penjelasan Kemenkeu
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan bahwa instruksi presiden itu, dilakukan untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan anggaran.
“Maka belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang,” kata Deni, Kamis (23/1/2025).
Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, Inpres ini kata dia juga diarahkan untuk mempersiapkan APBN sebagai alat pemerintah untuk mewaspadai berbagai tantangan ke depan yang akan tidak menentu. Namun, ia tak menjelaskan risiko apa yang dihadapi pemerintah hingga harus menghemat anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) yang telah tertera dalam APBN 2025.
“Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” tuturnya.
Tujuan pengoptimalan anggaran ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk untuk melaksanakan subsidi dan program perlindungan sosial atau perlinsos upaya lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Kemenkeu Bakal Blokir Anggaran Tak Efisien Terlebih Dahulu
Deni menjelaskan, tahapan dalam melaksanakan instruksi ini ialah masing-masing pimpinan K/L akan mengidentifikasi dulu rencana efisiensi belanjanya.
Setelah diidentifikasi, disampaikan ke mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran. Lalu, anggaran belanja yang akan diefisiensikan dan telah disepakati mitra komisi di DPR itu diajukan ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari.
“Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” tegas Deni.
Deni memastikan, proses blokir anggaran untuk menjaga anggaran-anggaran yang diefisienkan itu akan dilakukan Kemenkeu ke K/L lain akan dilakukan setelah para pimpinan K/L mendapat persetujuan dengan DPR untuk mengefisiensikan anggarannya.
“Baru setelah itu disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk sebagai revisi anggaran, usulan revisi anggaran. Nah, disitulah nanti diblokir. Nah ini paling lambat nanti usulannya revisi anggaran itu tanggal 14 Februari. Jadi, istilahnya itu dibintangi,” tegas Deni.
Deni menegaskan, efisiensi ini tak perlu sampai membuat pemerintah harus mengajukan APBN Perubahan atau APBNP ke DPR. Sebab, pemerintah kata dia tidak mengubah postur belanja dalam APBN melainkan hanya memangkas belanja non prioritas di K/L dan TKD untuk ke pos anggaran lainnya.
“Karena ini tinggal kita mengefisienkan apa yang sudah ada, jadi kita tidak mengubah apapun. Ini hal positif, publik pasti mendukung, karena kita memang perlu mengefisienkan anggaran kita,” ucap Deni.
Lebih lanjut menurut Deni, penghematan ini akan dialihkan untuk mendukung sepenuhnya program Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita/ Yaitu salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini jangan dipotong tapi ya bahwa efisiensi hanya untuk MBG. Program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya kan Asta Cita ada semua di situ,” katanya.
Ia pun menekankan, seluruh anggaran yang dipangkas itu nantinya akan tetap digunakan untuk kebutuhan tahun anggaran 2025. Namun, ia belum bisa memastikan apakah seluruh anggaran yang dipangkas senilai Rp 306,69 triliun itu akan seluruhnya dialokasikan dalam bentuk belanja atau ada yang masuk ke dalam pos pembiayaan.
“Kita belum sampai ke situ, karena ini prosesnya seperti teman-teman lihat di instruksi presiden itu kan nanti dari K/L akan mengidentifikasi rencana efisiensi. Baru setelah itu diajukan kepada mitra komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan,” ucapnya.
HyperOS akan menjadi OS all-in-one yang menawarkan kemudahan bagi pengguna terhubung dengan berbagai perangkat dan eksosistem Xiaomi.
Meski belum secara resmi diumumkan seperti apa penampilan HyperOS, belum lama ini juga sempat beredar bocoran screenshot dari OS terbaru itu.
Dari beberapa screenshot yang tersebar, HyperOS memiliki tampilan yang tak jauh berbeda dengan MIUI. Namun weather, calender, lock screen dan beberapa tampilan lainnya terlihat menjanjikan yang menghadirkan visual estetik.
Untuk sementara waktu, sudah bereda beragam perangkat Xiaomi yang akan kebagian sistem operasi tersebut.
Berikut daftar perangkat Xiaomi, Redmi, dan Poco, yang bakal kebagian HyperOS dikutip dari HuaweiCentral, Rabu (15/1/2025):
Xiaomi
Xiaomi 15 Xiaomi 15 Pro Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Lite Xiaomi 12 Xiaomi 12 5G Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro (Dimensity Chip Edition) Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12 Lite NE Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Redmi
POCO F7 POCO F7 Pro POCO F7 Ultra POCO F6 POCO F6 Pro POCO F5 POCO F5 Pro POCO (X Series)
POCO X7 POCO X7 Pro POCO X7 Pro (Iron Man Edition) POCO X6 5G POCO X6 Pro 5G POCO (M Series)
POCO M7 Pro 5G POCO M6 Pro 5G/4G POCO M6 5G/4G POCO (C Series)
POCO C75 POCO C65 HP Lipat dan Tablet
Xiaomi MIX Fold 4 Xiaomi MIX Fold 3 Xiaomi MIX Fold 2 Xiaomi MIX Flip Xiaomi MIX Flip 2 Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi Pad 6S Pro Xiaomi Pad 6 Pro Redmi Pad SE Redmi Pad Pro Redmi Pad SE 8.7 Redmi Pad Pro 5G
“Ke Filipina. Ini pertama kali. [Modelnya] A336,” kata presiden SEIN-S Yoo Jung Young ditemui di PT Samsung Electronics Indonesia, Cikarang Utara, Bekasi, dikutip Minggu (26/1/2025).
Sebagaimana diketahui, A366 adalah nomor model untuk HP yang dipasarkan sebagai Samsung A33 5G di Indonesia. Samsung pun menjadi salah satu vendor yang telah memiliki pabriknya sendiri di Tanah Air. Pabrikan ini berupaya memproduksi perangkat telekomunikasi, baik untuk dijual di dalam negeri maupun ke pasar ekspor.
Sejauh ini, ponsel yang dihasilkan dari pabrik Samsung masih didominasi untuk pasar Indonesia. Adapun sekitar 20% dari produksi ponsel Samsung Indonesia ditujukan ke pasar ekspor.
“2024 ini Samsung 77% [untuk pasar] lokal. Sisanya ekspor produksinya kita lihat dari data tadi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta dalam kesempatan yang sama.
Kala itu, Setia Darta turut berkunjung ke pabrik Samsung Indonesia dan melakukan pertemuan untuk membahas aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Dalam pertemuan dengan merek raksasa asal Korea Selatan itu, Setia menjelaskan persiapan perusahaan untuk memenuhi syarat TKDN.
Pemerintah diketahui tengah menyiapkan regulasi peningkatan TKDN untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) pada masa depan. Saat ini TKDN untuk produk-produk ini ditetapkan minimal sebesar 35%, kemudian akan ditingkatkan menjadi 40%.
“Lebih pada bagaimana kita melihat kesiapan Samsung untuk TKDN, karena berencana untuk HKT TKDN dinaikkan ke 40%,” jelasnya.
Setia memastikan bahwa beberapa produk Samsung telah memenuhi syarat baru tersebut. Begitu juga dengan vendor lain yang menyanggupi nilai TKDN baru.
“Pertemuan terakhir dengan asosiasi mereka menyanggupi. Karena memang ada beberapa part yang bisa dioptimalkan untuk TKDN,” pungkas Setia.
